Pekanbaru. Kamis, 3 November 2016–Jelang Gubernur Riau melepas 139 masyarakat gambut Riau dari tujuh Kabupaten yang hendak mengikuti Jambore Masyarakat Gambut di Jambi pada 5-7 November 2016, Jaringan Masyarakat Gambut Riau dan tujuh perwakilan masyarakat gambut bersama Jikalahari dan Walhi Riau menyerukan pada pemerintah. Tujuh warga tersebut berasal dari Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Siak, Pelalawan dan Kepulauan Meranti, dan Rokan Hilir.
“Agar merealisasikan janji memberikan ruang kelola rakyat berupa perhutanan sosial dengan cara mereview izin-izin korporasi industri HTI dan Sawit yang beroperasi di atas lahan gambut,” kata Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau. “Termasuk percepat perhutanan sosial dalam PIAPS untuk rakyat.”
Setakat ini, ruang kelola rakyat khusus di atas lahan gambut dimonopoli korporasi HTI dan Sawit hingga menyebabkan kerusakan gamut. “Pola pengelolaan oleh industri ekstraktif sumber daya alam melalui kanalisasi adalah penyebab utama kekeringan dan kerusakan fungsi hidrologis gambut. Kondisi ini berimplikasi pada kebakaran hutan dan lahan selama 19 tahun berturut-turut di Riau yang merusak ekosistem gambut,” kata Isnadi, Sekjen JMGR.
Di sisi lain, kata Isnadi, masyarakat adat dan lokal yang hidup di ekosistem gambut mengalami kesulitan akibat ekspansi industri ekstraktif sumber daya alam dan minimnya dukungan Pemerintah, berupa ketidak pastian tenurial masyarakat atas ekosistem gambut, stigma masyarakat adat dan lokal sebagai perusak ekosistem gambut, dan minimnya dukungan ekonomi lokal dalam pengelolaan ekosistem gambut oleh masyarakat yang berkelanjutan.
Jikalahari mencatat, tujuh kabupaten itu merupakan koridor gambut dengan ke dalaman gambut hingga lebih dari 17 meter. Ada sekitar ……perusahaan HTI, dan sekitar …..perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di atas lahan gambut. “Di tujuh kabupaten itu setiap tahun terbakar sejak perusahaan HTI dan Sawit beroperasi merusak gambut dengan cara membuka kanal dan mengeruk hutan alam di atas gambut,” kata Woro Supartinah.
Di tengah Jambore Masyarakat Gambut, semangat untuk menyelamatkan gambut dengan berbagi narasi perjuangan menjadi pemicu untuk kembali meneguhkan gambut untuk rakyat.
“Masyarakat harus menjadi actor kunci dalam penyelamatan, perlindungan dan perbaikan ekosistem gambut, masyarakat gambut mempunyai model dan tata kelola yang arif dan berkeadilan dengan pengetahuan yang telah turun temurun,”kata Isnadi.
Narahubung:
Isnadi, JMGR,
Woro Supartinah,
Riko Kurniawan,
