Pekanbaru, 3 Februari 2020— Selama 66 hari atau sejak 27 November 2019 hingga 31 Januari 2020, Jikalahari kampanye hitung mundur untuk mengajak terutama pemerintah, penegak hukum dan lembaga jasa keuangan melakukan tindakan terorganisir untuk melawan kejahatan terorganisir pembakaran hutan dan lahan di Riau. Pada 17 September 2019 Jokowi mengatakan kebakaran hutan dan lahan yang terhadi di Riau merupakan kejahatan terorganisir saat meninjau lokasi kebakaran di bentang kerumutan, Pelalawan, Riau.
Di tengah hitung mundur, menurut data BPBD Riau, sejak 1 – 25 Januari 2020 sudah 172,67 hektar lahan terbakar. Paling luas di KabupatenSiak 50,92 ha, Bengkalis 49,4 ha, Dumai 24,6 ha, Inhu 21,5 ha, Inhil 14 ha, Pekanbaru 3 ha, Kampar 2,5 ha dan Pelalawan 2,5 ha.
Sejauh ini, respon seremonial menghentikan karhutla atau zero karhutla kembali didengungkan pemerintah dan penegak hukum:
Pertama, pada 6 Desember 2019, Menko Polhukam Mahfud MD, memimpin rapat koordinasi guna mengantisipasi atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada 2020. Rapat dihadiri Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri; Marsekal Hadi Tjahjanto, Panglima TNI; Kapolri Jendral Idham Aziz. Ada juga Doni Monardo, Kepala BNPB; Nazir Foead, Kepala BRG; Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG, dan intansi terkait lain serta pemerintah daerah rawan karhutla, seperti Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.
Kedua, pada 31 Desember 2019, Gubernur Riau Syamsuar mengeluarkan 13 kebijakan strategis dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan 2020. Kebijakannya adalah; Melakukan pemetaan kembali daerah rawan bencana, Melakukan inventarisasi kembali terhadap izin perusahaan perkebunan dan pengusahaan hutan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau, Melibatkan perusahaan dalam patroli bersama yang dapat dimonitor langsung oleh Satgas Karhutla Provinsi Riau, Penyediaan alat pertanian di 75 kecamatan yang rawan karhutla dan penyediaan tanaman yang ramah terhadap lingkungan, Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai zona penyangga (buffer zona), sehingga menciptakan eko wisata terutama dikawasan taman nasional, hutan lindung dan hutan konservasi.
Melibatkan dunia pendidikan terhadap dosen dan tenaga pengajar lainnya, serta mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam mensosialisasikan bahaya karhutla akibat membuka lahan cara membakar, Menanam tanaman yang ramah lingkungan di lahan gambut, Sistim informasi atau aplikasi peringatan dini dalam mengetahui lokasi titik hotspot di lapangan, Pembuatan embung dan sekal kanal pada lokasi lahan gambut, Penetapan status siaga darurat jika sudah ada informasi awal dari BMKG mengenai masuknya musim kemarau, Pembentukan tim terpadu penertiban kebun sawit illegal, Penegakan hukum dan Perlu sinergitas antara pemerintahan provinsi/kabupaten/kota bersama pemerintah pusat, perguruan tinggi dengan semua pihak.
Gubernur Riau juga telah membentuk Satgas Sawit Illegal dan 2,5 bulan bekerja telah menemukan 80.885,59 hektare yang dikuasai 32 korporasi dan seluas 58.350,97 hektar berada di kawasan hutan atau illegal. Saat ini sedang proses penegakan hukum.
Ketiga, pada 30 Januari 2020, Gubernur Riau Syamsuar bersama Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi meresmikan sekaligus melaunching posko relawan pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Riau, di anjungan Sri Gemilang, Bandar Seni Raja Ali Haji. Peresmian ini dihadiri ribuan relawan dari 6.500 relawan yang terdaftar untuk terjun ke lokasi karhutla.
Keempat, beberapa Bupati dan Walikota di Riau juga melakukan deklarasi Riau bebas asap 2020. Bupati yang sudah mendeklarasikan yaitu Walikota Dumai Zulkifli, Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Bupati Inhu Yopi Arianto, Bupati Inhil HM Wardan, Bupati Kampar Catur dan Bupati Rohul Sukiman.
“Namun, lagi-lagi respon pemerintah hanya sibuk memadamkan api, lupa menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan saat polusi asap karhutla menyerang 6 juta warga Riau seperti masker N95, tempat evakuasi, dan rumah sakit khusus paru,” kata Made Ali.
Untuk penegakan hukum, Polda Riau belum juga melimpahkan berkas perkara PT Tesso Indah kepada kejaksaan tinggi Riau setelah diminta perbaikan oleh kejaksaan. PT Tesso Indah terbakar seluas 69 ha pada 2019.
Polda Riau baru berhasil menyelesaikan perkara PT Sumber Sawit Sejahtera (PT SSS) yang saat ini sedang berlangsung persidangan di PN Pelalawan.
Lalu, Gakkum KLHK belum juga menetapkan status 11 korporasi.”Korporasi ini oleh Gakkum akan dikenakan penegakah hukum apa? Pidana? Administrasi? Paksaan pemerintah atau perdata?” kata Made Ali. Pada 2019, Gakkum KLHK segel 11 korporasi terlibat karhutla, perusahaannya adalah PT RAPP, PT Arara Abadi, PT Sumatera Riang Lestari, PT Tabung Haji Indo Plantation, PT Gelora Sawit Makmur, PT Teguh Karsa Wana Lestari, PT Adei Plantation, PT Teso Indah, PT Musimas dan PT Safari.
Jikalahari menilai selama 66 hari jelang musim kemarau, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kemeterian ATR BPN dan Kementerian Pertanian belum menunjukkan respon menghentikan kejahatan terorganisir karhutla.
Temuan Jikalahari bersama TuK Indonesia menemukan sekira 80 korporasi yang disegel oleh KLHK terafiliasi dengan 17 grup perusahaan induk, 6 grup diantaranya terdapat di Riau yaitu, Batu Kawan Grup, RGE Grup, Ganda Grup, Musim Mas Grup, TH Grup dan TKWL. 17 grup perusahaan induk mendapatkan pendanan dari Bank BRI sebesar US$ 1.722,54, Malayan Bank US$ 1.120,16, BNI US$ 1.086,94; ICBC US$ 1.007,25; OCBC US$ 960,92; CIMB US$ 749,94; Bank of China US$ 542,82; China Development Bank US$ 522,54; Bank Mandiri US$ 1.722,54 dan Mitsubishi UFJ Financial US$ 1.722,54.
Penyandang dana juga memberikan suntikan dana dalam bentuk obligasi dan penguasaan saham bagi grup perusahaan uang terafiliasi dengan karhutla. Berikut besaran obligasi dan penguasaan saham yang disediakan sejak 2015 – Oktober 2019 (dalam juta USD). DSN Grup 0,15; Austindo Grup 0,32; TDm 3,67; Sampoerna Grup 4,78; LG Internasional 6,52; Sungai Budi Grup 7,15; Rajawali Grup 10,15; Harita Grup 27,96; TH Grup 96,51; CArgil 106,13; Salim Grup 160,1; Genting Grup 888,31; Sinar Mas Grup 980,3; IOI Grup 2.377,44 dan Batu Kawan Grup 2.513,75.
“OJK tidak bereaksi sedikitpun. Padahal bila OJK garang dengan kewenangannya yang luar biasa besar dengan cara memerintahkan perbankan mengevaluasi kredit korporasi pembakar hutan dan lahan, karhutla tentu saja dapat isitilah Kapolda Riau “zero karhutla,” kata Made Ali.
Lalu, Kementerian ATR/BPN dan Kementan, respon juga sama dengan OJK. Temuan Jikalahari, korporasi sawit yang lahannya terbakar berada di atas izin Hak Guna Usaha. “ATR BPN dapat memaksa korporasi sawit yang berHGU agar zero karhutla, jika tidak HGUnya dicabut. Termasuk Kementan juga dapat mendesak korporasi sawit yang memili IUP untuk dievaluasi jika karhutla kembali terjadi dalam areal konsesninya,” kata Made Ali.
BMKG memprediksi Riau merupakan propinsi terlama mengalami musim kemarau panjang, yaitu selama 7 bulan, yang dimulai pada Februari 2020. “Tak cukup tindakan seremonial, perlu tindakan luar biasa menghentikan karhutla, salah satunya OJK harus tampil garang mengevaluasi seluruh kredit perbankan yang digelontorkan untuk korporasi pembakar hutan dan lahan, sebab cara-cara seremonial yang dilakukan pemerintah selama ini, masih begitu-begitu saja, ujung-ujungnya warga Riau kembali menghirup polusi asap,” kata Made Ali.
Narahubung:
Made Ali, Koordinator Jikalahari 081275311009
Aldo, Staf Kampanye dan Advokasi Jikalahari 0812 6111 6340
