Pekanbaru, 15 November 2023— Empat hari sejak diumumkan oleh DPRD Riau sebagai Plt. Gubernur Riau, Edy Natar Nasution mendorong peningkatan produksi padi untuk cukupi kebutuhan pangan. Bahkan Edy Natar memerintahkan Sekdaprov Riau untuk merefocusing anggaran guna pembiayaannya mulai awal tahun 2024.
“Setelah kami cermati di lapangan dengan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, permasalahan dan kendala utama kita adalah keterbatasan infrastruktur pertanian, yaitu fungsi sistem irigasi yang belum memadai. Ketersediaan air merupakan faktor terpenting bagi para petani untuk menjaga produksi terutama melalui skenario teknis peningkatan Indeks Pertanaman (IP) padi. Kita harus mampu menanam minimal dua kali setahun, sehingga ketersediaan air adalah kuncinya, sementara, saat ini fungsi jaringan irigasi di Riau masih belum optimal, bahkan hanya 30 persen yang berfungsi dengan baik dan mungkin malah di bawah itu,” kata Edy Natar Nasution, Plt Gubernur Riau.
Sayangnya Edy Nasution hanya menyoroti persoalan keterbatasan infrastruktur pertanian.
“PLT Gubri perlu juga melihat ketersediaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Faktanya areal yang selama ini menjadi lahan pertanian pangan, jumlahnya terus menurun dan berubah fungsi menjadi tanaman industri sekala besar akibat banyaknya Konsesi HTI dan HGU,” kata Okto Yugo Setiyo, Wakil Koordinator Jikalahari.
Edy Natar juga menyebutkan target pada akhir periode RPJMD (tahun 2024) Provinsi harus bisa mencapai 50 persen. Mengacu data BPS sesuai angka tetap tahun 2022 dan angka sementara 2023, produksi beras Riau sekitar 213 ribu ton. Lanjutnya, Riau baru dapat memenuhi kebutuhan beras sekitar 25 persen dari produksi sendiri, sehingga mengakibatkan Riau masih bergantung pada beras dari Sumbar, Sumut dan Jambi.
Turunnya produksi tanaman pangan, khususnya padi tak hanya disebabkan infrastruktur pertanian, seperti irigasi yang belum memadai, tetap juga persoalan ketersediaan lahan yang terus berkurang luasannya.
Analisis Jikalahari, berdasarkan data Global Forest Watcher, total luas areal pangan di Riau pada 2000 mencapai 2,6 juta hektar, kemudian menurun pada 2011 mencapai 1,45 juta hektar atau berkurang seluas 1,15 juta hektar atau 45%. Pengurangan luasan areal pertanian tanaman pangan disebabkan di antaranya keberadaan konsesi HTI seluas 191,6 ribu hektar dan 315,3 ribu hektar menjadi HGU perkebunan sawit.
Lalu jika merujuk pada Perda RTRWP Riau 2018, luas pangan berkurang lagi menjadi hanya 513 ribu hektar atau hanya tersisa sekitar 20% dibanding luas areal pertanian tanaman pada tahun 2.000. di mana lokasi areal pertanian tanaman pangan tersebut berubah menjadi izin HTI seluas 227 ribu hektar dan menjadi HGU perkebunan sawit seluas 520,5 ribu hektar.
“Peningkatan produksi pangan khususnya padi tak hanya persoalan infrastruktur irigasi, tapi bagaimana kita mengembalikan areal lahan pertanian yang dikonversi menjadi akasia dan sawit menjadi areal pertanian kembali seperti dahulu,” kata Okto.
“Jika Plt. Gubernur berhasil mendorong pencabutan izin HTI dan HGU perkebunan sawit, bukan saja akan meningkatkan pangan, namun mengembalikan tanah rakyat yang dirampas kemudian dijadikan akasia dan sawit oleh perusahaan. Artinya ada kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan konflik lahan yang diselesaikan,” kata Okto.
Sebagai contoh, di Desa Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan riset dari Center for International Forestry Research, perluasan areal konsesi HTI PT RAPP di Semenanjung Kampar termasuk Desa Teluk Meranti memberikan dampak yang kurang baik terhadap kondisi masyarakat desa, antara lain
- Masyarakat kehilangan hak kelola atas lahan pertanian yang selama ini telah mereka usahakan secara turun-temurun;
- Lahan pertanian sawah yang masih tersisa mengalami penurunan hasil produksi akibat gangguan hama babi dan binatang liar yang keluar dari habitatnya;
- Dampak terhadap nelayan adalah pengurangan jumlah tangkapan ikan di sungai, yang mana hal ini diduga karena sistem kanalisasi yang dibangun perusahaan membuat air sungai mengalami penurunan debit; dan
- Terjadi penebangan pohon-pohon habitat lebah madu dan hilangnya potensi rotan alam akibat hutan telah diubah menjadi HTI.
Narahubung:
Okto Yugo Setiyo, Wakil Koordinator Jikalahari – 0853 7485 6435
Arpiyan, Staf Kampanye dan Advokasi – 0812 6111 634
