Pekanbaru, 21 Februari 2020—Jikalahari mengapresiasi saat Presiden Jokowi bersama Menteri LHK Siti Nurbaya menyerahkan SK Perhutanan Sosial dan Hutan Adat seluas 108 ribu hektar dari 1,05 juta untuk Riau yang terdiri atas 39 SK Hutan Desan dan Hutan Kemasyarakatan, 2 hutan adat tersebar di 9 Kabuparten dan 10 KPH di Riau.
“Kami mendesak KLHK memperluas ruang kelola masyarakat berupa areal bekas terbakar di areal perusahaan Hutan Tanaman Industri diberikan kepada masyarakat dalam bentuk reforma agraria berupa Perhutanan Sosial, Tora dan wilayah adat,” kata Made Ali, Koordinator Jikalahari. Luas areal bekas terbakar yang masuk dalam restorasi gambut versi BRG untuk korporasi HTI, APRIL Grup seluas 33 ribu ha, namun sampai saat ini belum dilakukan restorasi oleh korporasi.
Sisi lain, Jikalahari menilai Presiden Jokowi tidak punya empati, rasa duka dan penghormatan terhadap korban polusi asap dan banjir serta hak-hak masyarakat hukum adat yang hutan tanahnya dirampas oleh Royan Golden Eagle Grup milik Sukanto Tanoto saat meresmikan pabrik rayon PT Asia Pasifik Rayon (APR) pada 21 Februari 2020 di dalam komplek PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau.
Sepanjang 2014-2019 total 9 warga Riau meninggal dan lebih 300 ribu warga terkena ISPA karena menghirup polusi asap yang salah satunya berasal dari korporasi yang terafiliasi dengan APRIL Grup. Catatan Jikalahari, sepanjang 2019 terdapat 1694 titik hotspot yang tersebar di PT Sumatera Riang Lestari 538 titik, PT RAPP 238 titik, PT Rimba Rokan Lestari 180 titik, PT Mitra kembang Selaras 51 titik dan PT Triomas FDI 90 titik. Investigasi Jikalahari juga menunjukkan PT Sumatera Riang Lestari lahannya terbakar setiap tahunnya.
APRIL juga bertanggungjawab atas banjir yang melanda 12 kabupaten kota yang menyebabakan 4 orang meninggal, 25 ribu KK terdampak lebih 95 ribu jiwa warga terdampak. “Hutan alam yang harusnya jadi penyangga hujan telah ditebang oleh April Grup sehingga menyebabkan banjir,” kata Made Ali.
Seluas 1.031.931 hektar konsesi APRIL merupakan hutan tanah masyarakat adat Riau dirampas tanpa meminta persetujuan masyarakat adat termasuk memakai cara-cara korupsi berupa menyuap Bupati dan Gubernur untuk menebang hutan alam yang merupakan tempat hidup selain masyarakat adat juga tempat hidup fauna dan flora, juga tempat harimau dan gajah sumatera yang hampir punah karena habitat mereka dirusak oleh APRIL Grup.
“APRIL grup juga terlibat perkara korupsi kehutanan, illegal logging, pembakaran hutan dan lahan, pencucian uang hingga manipulasi pajak. Jika Direktur RGE, Anderson Tanoto dalam pidatonya menyatakan pada 2019 APR sukses menuntaskan investasi senilai Rp10,9 triliun, PT RAPP dan APRIL Grup telah Merugikan Keuangan Negara dan Kerugian Ekologis Senilai Rp 712,24 Triliun,” kata Made Ali. “Dampak Operasional PT APR dari laporan masyarakat di Pangkalan Kerinci merasakan bau menyengat masuk saat hujan atau setelah hujan mengguyur ibu kota Pelalawan. Masyarakat mencium bau limbah PT APR. Nah, kerugian ini juga masuk dalam kerugian ekologis, jika dihitung melebihi investasi PT APR senilai Rp 10.9 Triliun,” kata Made Ali.
Jikalahari menilai kehadiran Presiden Jokowi yang didampingi langsung taipan Sukanto Tanoto, Direktur RGE Anderson Tanoto, dan Direktur APR Basrie Kamba serta Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur Riau Syamsuar, “jangan sampai kejahatan pembakaran hutan dan lahan, korupsi, pencucian uang, pajak dan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan kehutanan terhenti,” kata Made Ali.
Dua kali Presiden Jokowi datang ke Riau membawa pesan memperbaiki pemulihan lingkungan dan ruang kelola masyarakat. Pada November 2014, Presiden Jokowi datang ke Sungai Tohor untuk melihat langsung areal bekas terbakar. Jokowi menyatakan, “gambut yang dikelola masyarakat biasanya ramah terhadap lingkungan. Tapi jika diberikan kepada perusahaan biasanya monokultur ditanami akasia dan sawit, menyebabkan masalah ekosistem. Perusahaan-perusahaan yang mengkonversi gambut menjadi tanaman monokultur agar ditinjau kembali (izinnya).”
Kunjungan kedua, pada September 2019 di Pelalawan, saat meninjau lokasi karhutla di bentang Kerumutan, Jokowi mengatakan, “pencegahan itu lebih efektif. Sudah ditangani langsung oleh Polri maupun KLHK. Nanti kita lihat. Sebetulnya ini kesengajaan yang ingin berkebun. Kalau kita lihat, luasannya (lahan) besar sekali. Ya, ini terorganisir.”
“Di kunjungan ketiga, kali ini, mengapa tetiba Jokowi datang ke korporasi yang “monokukltur” dan “terlibat kejahatan terorganisir? Jangan sampai ini untuk menghentikan kejahatan korporasi APRIL Grup.”
Jikalahari mendesak:
- Menteri LHK memerintahkan Gakkum KLHK segera menetapkan:
- PT Sumatera Riang Lestari dan PT RAPP yang disegel Gakkum KLHK 2019 dijadikan tersangka pembakaran hutan dan lahan
- Mengeksekusi putusan senilai Rp 16,2 dalam perkara PT MPL
- Menggugat perdata PT Madukoro yang terlibat penebangan hutan alam di dalam dan di luar konsesinya senilai triliunan rupiah
- Memproses laporan Jikalahari ke Gakkum sepanjang 2016-2018 yang melibatkan APRIL Grup
- Memproses laporan polusi dari limbah PT APR yang berdampak pada masyarakat Pelalawan
- Kejaksaan Agung segera melimpahkan perkara pidana PT Sumatera Riang Lestari yang terlibat pembakaran hutan dan lahan sepanjang 2013-2014
- KPK segera menetapkan taipan Sukanto Tanoto dengan dugaan pencucian karena harta kekayaannya bersumber dari korupsi 20 korporasi yang merugikan keuangan negara senilai 3 triliun berdasarkan putusan pengadilan.
- Mabes Polri segera memproses laporan Jikalahari sepanjang 2006-2018 sebanyak 155 laporan terutama yang melibatkan APRIL grup.
Narahubung:
Made Ali, Koordinator Jikalahari 081275311009
Aldo, Staf Kampanye dan Advokasi Jikalahari 0812 6111 6340
