INDONESIAKU – Riau Api yang Tak Kunjung Padam
INDONESIAKU, 25 September 2018 Memasuki musim kemarau panjang, menjadi hal yang cukup menyulitkan bagi Provinsi […]
KABAR
Pemerintah Dihimbau Serius Melakukan Perbaikan Sistem Sertifikasi ISPO
Jakarta, 20 September 2018–Hari ini Forum Koordinasi Masyarakat Sipil (FKMS) untuk penguatan ISPO kembali menyerukan […]
Kelompok Tani Sotol Jaya Menuntut PT. Mitra Unggul Pusaka Tidak Melakukan Aktivitas di Kawasan Hutan
Pelalawan, 7 September 2018— Kelompok Tani (Poktan) Sotol Jaya menuntut agar PT. Mitra Unggul Pusaka […]
Mendagri dan Pemda Riau Menghambat Perhutanan Sosial dan TORA di Riau
Pekanbaru, 31 Agustus 2018—Mendagri dan Pemerintah Provinsi Riau menghambat percepatan reforma agraria berupa perhutanan sosial […]
Rapor Merah 350 Hari Nandang Sebagai Kapolda Riau: Tak Ada Progres Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan
Pekanbaru, 21 Agustus 2018— Jikalahari memberi nilai buruk 350 hari kinerja Kapolda Riau Irjen Pol […]
Dansatgas Harusnya ‘Menembak’ Lemahnya Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Bukan Menembak di Tempat Pelaku Pembakar Hutan dan Lahan
PEKANBARU, 20 AGUSTUS 2018—Jikalahari menyayangkan pernyataan Komandan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Dansatgas Karhutla) […]
Presiden Perlu Turun Tangan Karena BRG Baru Merestorasi 3 Persen dari 900 Ribu Ha di Riau
Pekanbaru, 9 Agustus 2018— Jikalahari menilai kinerja Badan Restorasi Gambut (BRG) termasuk Tim Restorasi Gambut […]
Hakim Tolak Praperadilan Sukdhev Singh dan Menyatakan Penetapan Tersangka Sah
PEKANBARU, 7 AGUSTUS 2018—Jikalahari merekomendasikan hakim tunggal praperadilan Sukdhev Singh, Ria Ayu Rosalin menolak seluruh […]
Sisa Masa Jabatan Gubernur Riau, KPK Supervisi Potensi Korupsi
Klik: Video Selengkapnya Pekanbaru, 6 Agustus 2018—Jikalahari mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensupervisi agar Gubernur […]
Kemenkopolhukam Segera Evaluasi Perampasan Hutan dan Tanah Masyarakat di 595 Perusahaan di Riau
Pekanbaru, 25 Juli 2018—Jikalahari dan Walhi Riau mendesak Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan […]
PERDA RTRWP RIAU 2018-2038: CACAT FORMAL DAN MATERIL
Mendagri Memerintahkan Menyelesaikan 26 Catatan dan KLHS: Gubernur Riau Baru Menyelesaikan 26 Catatan Namun, Belum […]
Publik Review SP3 15 Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan Riau 2015
Kebakaran besar yang mengakibatkan asap pada 2015 merupakan pembelajaran pentingnya memperhatikan aspek lingkungan dalam arus […]
Publik Review Perubahan Peraturan Perundang-undangan Terkait Hutan Tanaman Industri (PP dan Produk Hukum KLHK) Sejak 1996 – 2017
Saat perkembangan industri HTI dipromosikan sebagai sektor penyumbang pendapatan bagi negara setelah sektor pertambangan minyak […]
Publik Review Ranperda RTRW Provinsi Riau 2017 – 2037
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau adalah satu kebijakan yang banyak menyedot perhatian […]
Aparat Hukum Usut Tuntas Pengrusakan Sekat Kanal oleh PT Surya Dumai Agrindo di Desa Buruk Bakul
PEKANBARU, 21 MEI 2018 — Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Gambut Riau (Jikalahari, WWF Indonesia, Walhi […]
Jokowi Hati-Hati Melakukan Peremajaan Sawit di Riau: Jangan Sampai Meremajakan Sawit di Lahan Cukong dan Korporasi
Pekanbaru, 9 Mei 2018—Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan sampai meremajakan sawit milik cukong di dalam […]
Presiden Jokowi Mengevaluasi Kinerja Buruk Mendagri dan Pemprov Riau Perihal Perkembangan RTRWP Riau
PEKANBARU, 8 MEI 2018—Jikalahari mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja buruk Menteri Dalam Negeri Tjahyo […]
Direktur PHD Dirjen OTDA Kemendagri Melakukan Maladministrasi Perihal Nomor Register Ranperda RTRWP Riau 2017-2037
Pekanbaru, 30 April 2018—Pemberian Nomor Register Rancangan Perda Porvinsi Riau oleh Direktur Produk Hukum Daerah […]
Mendagri Membina dan Mengawasi Pemda Riau Terkait Penyelenggaraan RTRWP Riau
PEKANBARU, 23 APRIL 2018—Jikalahari mendesak Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah […]
SELAMATKAN BASUKI WASIS – Tolak Gugatan Terhadap Ahli Perhitungan Kerugian Negara –
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akhirnya memvonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam 12 tahun penjara. […]