Holding Zone dalam Ranperda RTRW 2017 – 2037 untuk Korporasi dan Cukong Sawit

Pekanbaru, 18 Oktober 2017—Jikalahari menemukan seluas 29.102 hektar milik 5 korporasi sawit dan 2 cukong sawit masuk dalam holding zone hasil kerja Pansus RTRWP Riau 2017-2037. Korporasi sawit dan cukong yang lahannya berada dalam kawasan hutan yang hendak dilegalkan oleh Pansus RTRWP Riau yaitu:

1. PT Torganda seluas 9.979 ha di Rohul
2. PT Padasa Enam Utama seluas 1.926 ha di Kampar
3. PT Agro Mandiri/Koperasi Sentral Tani Makmur Mandiri seluas 485 ha di Kampar
4. PT Andika Pratama Sawit Lestari seluas 10.098 ha di Rohul
5. PT Citra Riau Sarana seluas 4.000 ha di Kuansing
6. Koko Amin seluas 614 ha di Rohil
7. Ationg dan Asiong seluas 2.000 ha di Kuansing

“Ini bukti dari lapangan, kami menilai Pansus RTRWP Riau tidak membuka dokumen draft RTRWP dan tidak melibatkan publik selama penyusunan RTRWP Riau karena ada kepentingan korporasi sawit dan cukong illegal yang diakomodir,” kata Made Ali, Wakil Koordinator Jikalahari. “Mengapa Pansus RTRWP Riau mengakomodir kepentingan korporasi dan cukong?”

Pada September 2017, Gubernur Riau menyerahkan Ranperda RTRWP Riau 2017-2037 hasil paripurna DPRD Riau kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam Ranperda RTRWP Riau seluas  405.874 hektar dari 1.045.390 hektar diusulkan menjadi non kawasan hutan (usulan Holding Zone), sisanya 640.257 hektar tidak disetujui DPRD Riau karena diduga merupakan areal perusahaan besar yang dikuasai tanpa izin. DPRD Riau menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk memprosesnya.

Sisa 405.874 hektar itu diusulkan diubah menjadi non kawasan hutan. Namun, karena proses pelepasan kawasan hutan butuh waktu lama, DPRD Riau memasukkannya ke dalam Holding Zone. Di dalam draft RTRWP Riau, DPRD Riau memasukan pasal tentang Holding Zone dengan rincian sebagai berikut:

Awal Oktober 2017 Jikalahari melakukan investigasi terhadap holding zone seluas 405.847 yang masuk dalam Ranperda RTRWP Riau 2017-2037. “Tim masih terus mengidentifikasi areal yang diholding zone untuk di “putihkan” menjadi non kawasan hutan,” kata Made Ali. “Ini temuan pertama, temuan berikutnya akan kami sampaikan ke publik.”

1. PT Torganda seluas 9.979 ha di Rohul

2. PT Agro Mandiri/Koperasi Sentral Tani Makmur Mandiri seluas 485 ha di Kampar

3. Koko Amin seluas 614 ha di Rohil dan PT Andika Pratama Sawit Lestari seluas 10.098 ha di Rohul
4. PT Citra Riau Sarana seluas 4.000 ha serta Ationg dan Asiong seluas 2.000 ha di Kuansing

5. PT Padasa Enam Utama seluas 1.926 ha di Kampar

“Ke lima korporasi dan dua cukong sawit itu selama ini beroperasi tanpa izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu berarti mereka melakukan tindak pidana kehutanan. Sampai detik ini mereka tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri LHK,” kata Made Ali, “dengan memasukkan korporasi dan cukong itu ke dalam holding zone, sama saja DPRD Riau melegalkan tindakan kejahatanan mereka.”

Selain temuan lahan yang dikelola korporasi dan cukong di area holding zone, temuan penting lainnya adalah menurunnya secara signifikan luasan Kawasan Lindung Gambut yang hanya menjadi 21.615 ha. Pengurangan luasan gambut tersebut berdampak pada terkendalanya kegiatan restorasi gambut BRG di Riau. Luasan gambut bekas terbakar di areal korporasi yang seharusnya menjadi fungsi lindung gambut, akan ditetapkan menjadi fungsi budidaya.

Jikalahari bersama Eyes On The Forest selain melakukan investigasi ke lapangan, juga mengirim surat ke Mendagri, KLHK dan Badan Restorasi Gambut untuk menolak Ranperda RTRWP Riau 2017-2037 karena bertentangan dengan kebijakan dan produk hukum Presiden Jokowi, proses penyusunannya tidak pernah melibatkan masyarakat terdampak dan komunitas yang selama ini berjuang menyelamatkan hutan dan tanah.

Jikalahari merekomendasikan kepada:

1. Mendagri menolak Ranperda RTRWP Riau 2017 – 2037 dan memerintahkan Gubernur Riau membahas ulang proses penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan RTRWP Riau dengan melibatkan publik.
2. Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan secara substansial tidak menyetujui holding zone seluas 405.874 ha karena bertentangan dengan PP 104/2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. MenLHK memerintahkan Gubernur Riau mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi berdasarkan partisipasi publik, ruang ekologis dan kawasan lindung gambut.
3. Badan Restorasi Gambut menolak Ranperda RTRWP Riau 2017 – 2037 karena hanya mengakomodir kawasan lindung gambut seluas 21.615 ha di Riau.