Pekanbaru, 30 September 2023—Jikalahari mendesak Presiden Joko Widodo segera mengambil alih kepemimpinan Riau khusus untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) karena Gubernur Riau Syamsuar tidak menjalankan Perda No 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tekhnis Penanggulangan Karhutla. Pasal 3 Perda No 1 Tahun 2019 menyebut pencegahan karhutla dilakukan dalam situasi tidak terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
“Sejak 2022 hingga elnino 2023, dalam situasi tidak terjadi karhutla, Gubernur Riau tidak melakukan apa-apa, bahkan di tengah karhutla sedang terjadi, fokus hanya pemadaman, masyarakat yang terkena polusi asap sebulan ini, tidak ditangani dan tidak diperhatikan oleh Gubernur Riau. Bahkan, Provinsi Sumsel dan Jambi yang terbakar hebat hingga ISPU menunjukkan level sangat tidak sehat dan berbahaya, Gubernur Riau juga diam seribu bahasa tidak memprotes. Padahal Perda No 1 Tahun 2019 memberi kewenangan pada Gubernur Riau melakukan protes,” kata Made Ali, Koordinator Jikalahari.
“Mengapa Gubernur Riau mesti disalahkan terjadinya Karhutla di Riau? Sebab Riau sudah punya Perda No 1 Tahun 2019 yang memberi kewenangan pada Gubernur menghentikan karhutla di tengah situasi tidak terjadi, saat terjadi dan paska terjadinya karthula. Beda dengan karhutla 2015 dan 2019 yang waktu itu harus pusat yang memimpin penuh pengendalian karhutla lantaran Riau belum punya Perda. Perda sudah ada, mengapa kinerja Gubernur Riau sama saja?” kata Made Ali.
Hasil drone Jikalahari yang diambil pada 29 September 2023 di tiga titik menunjukkan pantauan drone asap tipis dari pagi hingga sore hari masih menyelimuti Kota Pekanbaru. Ini sejalan dengan pantauan Indek Kualitas Udara Pekanbaru sepanjang 24 – 29 September 2023 terus mengalami peningkatan, bahkan hari ini nilai ISPU Kota Pekanbaru 164 dan konsentrasi PM 2.5 bernilai 79,4 yang artinya tidak sehat,” kata Made Ali.
Hasil analisis hotspot Jikalahari menggunakan Citra Satelit Terra-Aqua Sensor Modis sepanjang Januari – September 2023, terdapat 935 titik dengan confidance 0-100%, dan sebanyak 160 titik dengan confidance >70%, dimana Kota Dumai menjadi daerah dengan potensi kebakaran paling besar ditandai adanya 39 titik hotspot dengan confidance >70%, dan Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan potensi kebakaran paling rendah.
Di areal korporasi HTI hotspot dengan confidance >70% ada 32 titik yang tersebar di 13 perusahaan yakni PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), PT Sumatera Riang Lestari, PT Diamond Raya Timber, CV Alam Lestari, PT Kuartet Putra Melayu, PT Rimba Mutiara Permai, PT Sumber Maswana Lestari, PT Balai Kayang Mandiri, PT Bina Duta Laksana, PT Rimba Mandau Lestari, dan PT Ruas Utama Jaya. Sedangkan di konsesi HGU, hotspot dengan confidence >70% sebanyak 35 titik yang berada di 7 perusahaan antara lain PT Palma Satu, PT Budidaksa Dwi Kusuma, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Surya Dumai Agrindo, PT Alam Sari Lestari, PT Raja Garuda Mas Sejati, dan PT Teguh Karsawana Lestari.
Sepanjang 1 Januari hingga 18 September 2023 luas karhutla di Riau berdasarkan data Sipongi KLHK mencapai 2.220 ha. Sedangkan berdasarkan data BPBD Riau karhutla di Riau seluas 1.184 ha. Luasan karhutla tersebar di Rokan Hulu 32 ha, Rokan Hilir 236 ha, Dumai 113 ha, Bengkalis 378 ha, Kepulauan Meranti 24 ha. Siak 42 ha. Kemudian Pekanbaru 40 ha, Kampar 86 ha, Pelalawan 91 ha, Indragiri Hulu 49 ha, Indragiri Hilir 91 ha, dan Kuantan Singingi 2 ha. Setelah Presiden Joko Widodo mengambil alih kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar, Presiden Jokowi segera memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan dan pelayanan kesehatan. Kelompok rentan yaitu bayi, balita dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang disabilitas, orang lanjut usia dan kelompok masyarakat marginal. “Jangan sampai menunggu masyarakat meninggal karena terpapar polusi asap seperti peristiwa Karhutla 2015-2019. Intinya, selain memadamkan api, menyelamatkan kesehatan masyarakat Riau juga harus seiring dengan pemadaman api,” kata Made Ali
Narahubung:
Made Ali, Koordinator Jikalahari —0812 7531 1009
Arpiyan, Staf Kampanye dan Advokasi—0812 6111 634
