Siaran Pers
Pekanbaru, 22 April 2026 – Sempena Hari Kartini, Jikalahari bekerja sama dengan LPPM Universitas Riau menyelenggarakan seminar bertajuk “Dari Emansipasi ke Aksi Iklim: Peran Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.” Kegiatan ini didukung oleh The Asia Foundation, melalui program Women Forest Defenders (WFD) dengan menghadirkan empat narasumber, yakni Dr. Gusliana HB dari Universitas Riau, Amniati Hakim dari Perkumpulan Bunga Bangsa, Siti Masfiroh dari Yayasan Mitra Insani, serta Muhanawati, Ketua KUPS Assyifa dari Indragiri Hilir.
Seminar dilaksanakan pada Selasa, 21 April 2026, di Ruang Teater Kuantan, Gedung Integrated Classroom Universitas Riau, dan diikuti lebih dari 100 peserta dari kalangan akademisi, masyarakat sipil, mahasiswa, dan media. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor II Universitas Riau Dr. Yuana Nurulita, S.Si., M.Si., Ph.D serta diawali dengan sambutan oleh Wakil Koordinator Jikalahari, Arpiyan Sargita.
Momentum Hari Kartini menjadi refleksi atas peran dan posisi perempuan dalam pengelolaan hutan di tengah krisis iklim yang masih berlangsung di Riau. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius, dengan lebih dari 8.000 hektare lahan terbakar hingga April 2026. Dalam situasi ini, perempuan tidak hanya menjadi kelompok terdampak, tetapi juga aktor penting yang selama ini terlibat dalam menjaga hutan dan keberlanjutan ruang hidupnya.
Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmen kuat dalam aksi iklim melalui berbagai kebijakan nasional, termasuk penguatan Perhutanan Sosial yang hingga tahun 2026 telah mencakup akses kelola seluas 8,33 juta hektare bagi masyarakat. Program ini tidak hanya mendorong keberlanjutan hutan, tetapi juga membuka ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi berbasis hutan.
Pengalaman di Riau menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Mereka terlibat dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu, penguatan ekonomi rumah tangga, hingga menjaga kawasan dari ancaman karhutla. Namun, kontribusi tersebut belum diiringi dengan pengakuan dan posisi yang setara dalam struktur pengambilan keputusan.
Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara peran dan pengakuan perempuan dalam pengelolaan hutan. Dalam sambutannya, Arpiyan menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada absennya perempuan, melainkan ketimpangan peran dalam struktur pengelolaan.
“Perempuan sebenarnya sudah banyak terlibat dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak, mulai dari menjaga kawasan, mengelola hasil hutan bukan kayu, hingga memperkuat ekonomi keluarga. Namun, keterlibatan itu belum diikuti dengan ruang yang setara dalam pengambilan keputusan. Mereka masih sering ditempatkan sebagai pelengkap, bukan sebagai penentu arah. Semangat hari Kartini adalah semangat untuk memutus belenggu ketidakadilan dan memberikan peran perempuan yang sebesar-besarnya ” ujar Arpiyan.
Sementara itu, Dr. Yuana Nurulita menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi perempuan dalam menjalankan peran publik sekaligus domestik.
“Perempuan memiliki kapasitas dan potensi kepemimpinan yang besar, tetapi dalam praktiknya mereka sering menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena harus menjalankan peran publik sekaligus domestik. Untuk bisa berkontribusi secara optimal, perempuan membutuhkan dukungan sistem, lingkungan, dan kebijakan yang benar-benar membuka ruang yang setara, bukan sekadar memberikan akses secara formal,” ungkap Yuana.
Dalam sesi diskusi, Amniati Hakim dari Perkumpulan Bunga Bangsa menegaskan bahwa perempuan selama ini berperan sebagai penjaga hutan, namun sering kali tidak terlihat dalam struktur formal.
“Dalam banyak kasus, perempuan adalah pihak yang paling dekat dengan hutan dan sumber kehidupan, tetapi perannya sering kali tidak terlihat dan tidak diakui sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Mereka aktif sebagai penggerak di tingkat komunitas, tetapi tidak masuk dalam struktur kepemimpinan. Padahal, ketika perempuan diberi ruang dan diperkuat, dampaknya sangat nyata—baik bagi keberlanjutan hutan maupun kesejahteraan masyarakat,” jelasnya
Siti Masfiroh dari Yayasan Mitra Insani menekankan bahwa keterlibatan perempuan tidak cukup hanya pada angka partisipasi.
“Keterlibatan perempuan tidak bisa hanya diukur dari jumlah atau kehadiran dalam daftar keanggotaan. Pertanyaannya adalah apakah mereka benar-benar memiliki ruang untuk bersuara, terlibat dalam proses, dan ikut menentukan keputusan. Tanpa itu, kita hanya menciptakan partisipasi semu, dan kehilangan banyak potensi penting, seperti pengetahuan lokal dan peluang ekonomi yang lebih inklusif,” tutur Siti.
Sementara itu, akademisi Universitas Riau, Dr. Gusliana HB, SH., M.Hum., menyampaikan bahwa kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan sebenarnya telah dijamin dalam berbagai regulasi.
“Jika kita melihat dari sisi regulasi, sebenarnya tidak ada hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. Berbagai kebijakan sudah memberikan ruang yang setara. Persoalannya justru terletak pada implementasi di lapangan, di mana perempuan masih belum sepenuhnya dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan,” jelas Gusliana.
Diskusi ini juga menghadirkan pengalaman langsung dari perempuan pengelola hutan di tingkat tapak, yang menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya mampu berkontribusi, tetapi juga menjadi aktor penting dalam menjaga keberlanjutan hutan dan ekonomi komunitas. Muhanawati, Ketua KUPS Assyifa dari Indragiri Hilir, membagikan pengalaman bagaimana perempuan mulai terlibat dan membangun inisiatif dari tingkat tapak.
“Awalnya saya tidak tahu apa itu mangrove, padahal kami hidup berdampingan dengannya. Dari rasa ingin tahu itu, saya mulai belajar hingga akhirnya membentuk kelompok usaha perempuan melalui perhutanan sosial. Saya sengaja membentuk kelompok yang seluruh anggotanya perempuan, untuk membuktikan bahwa perempuan bukan hanya pelengkap, tetapi mampu memimpin, mengelola usaha, dan terlibat langsung dalam pengelolaan hutan. Kami tidak hanya membangun usaha untuk ekonomi keluarga, tetapi juga ikut menjaga mangrove, karena kami sadar kalau hutan rusak, maka usaha dan kehidupan kami juga ikut terancam,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog multipihak untuk memperkuat pengakuan dan mendorong kepemimpinan perempuan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Momentum Hari Kartini dimaknai sebagai pengingat bahwa perjuangan kesetaraan tidak hanya tentang akses, tetapi juga tentang peran dalam menentukan arah.
Dokumentasi Kegiatan
© 21.04.26. Perempuan pengelola hutan, akademisi, dan masyarakat sipil berdiskusi dalam forum “Dari Emansipasi ke Aksi Iklim: Peran Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan” di Universitas Riau, membahas penguatan kepemimpinan perempuan, pengelolaan perhutanan sosial, serta perlindungan hutan berkelanjutan (courtesy of Women Forest Defenders, The Asia Foundation, Jikalahari).
Tentang The Asia Foundation
The Asia Foundation adalah organisasi nirlaba internasional yang berkomitmen membantu mengatasi kompleksitas tantangan sosial dan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik. Dengan pengalaman lebih dari 70 tahun serta pemahaman mendalam tentang kondisi lokal, kami bekerja bersama mitra di lebih dari 20 negara melalui 17 kantor untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperluas peluang bagi masyarakat. Selengkapnya, kunjungi www.asiafoundation.org.
Tentang Jikalahari
Jikalahari adalah forum organisasi masyarakat sipil yang berdiri pada 26 Februari 2002 di Pekanbaru, beranggotakan 19 organisasi yang terdiri dari LSM dan Mahasiswa Pecinta Alam. Jikalahari berfokus pada advokasi keadilan dan kelestarian pengelolaan hutan di Riau, dengan menjunjung nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, partisipasi, supremasi hukum, serta keberpihakan pada masyarakat adat dan kelompok rentan. Selenngkapnya, kunjungi https://jikalahari.or.id/.
