Pekanbaru, 2 September 2019—Jikalahari menyayangkan kehadiran Gubernur Riau Syamsuar bersama Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Prof H Muhammad Nasir PhD Ak dalam peresmian Gedung Laboratorium Kultur Jaringan atau Kerinci Tissue Culture (KTC) Laboratory milik PT RAPP. “Kehadiran Menrisetdikti dan Gubernur Riau ke KTC laboratory milik PT RAPP bukti tidak ada rasa empati dan simpati terhadap 21.671 orang yang terkena ISPA di Riau, tim pemadaman kebakaraan yang berjuang dilapangan dan tidak mengargai penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Gakkum KLHK terhadap PT RAPP,” kata Made Ali, Kordinator Jikalahari.
Pada 1 September 2019, Gubri bersama Menristekdikti meresmikan KTC laboratory milik PT RAPP. “Kultur jaringan merupakan salah satu jenis riset pertanian yang terus berkembang. Keberadaan laboratorium kultur jaringan akan mebantu para penetiliti dalam mengembangkan produktivitas pertanian,” kata Prof H Muhammad Nasir PhD Ak, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, “Para peneliti menjadi aset yang sangat penting untuk meningkatkan produksi dengan luas lahan yang sama, inilah yang perlu dicapai lewat riset seperti kultur jaringan[1].”
“Apa pentingnya Menristekdikti datang dan meresmikan KTC laboratory milik PT RAPP ditengah masa jabatannya yang akan berakhir satu bulan lagi?” kata Made.
Pada 3-15 Agustus 2019, Gakkum KLHK menyegel perusahaan yang lahannya terbakar di lima provinsi yakni Riau, Jambi, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. PT RAPP merupakan salah satu perusahaan yang yang disegel di Riau oleh Gakkum KLHK dan tiga lainnya yaitu PT AA, PT GSM dan PT SRL. Lalu esoknya 17 Agustus 2019 PT RAPP mengundang Wakil Bupati Pelalawan untuk hadir menjadi inspektur upacara 17 Agustus di Kompleks PT RAPP. “Ketika KLHK sedang memproses hukum PT RAPP, PT RAPP langsung melakukan gerakan untuk menghadirkan Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda, Bupati dan Wakil Bupati untuk menutupi kejahatan yang dilakukan PT RAPP,” kata Made
Hasil analisis Jikalahari melalui satelit Terra – Aqua Modis sepanjang Januari – Agustus 2019 di areal izin PT RAPP yang ada di Riau. Hasilnya, terdapat 162 titik hotspot sedangkan hotspot dengan confidance diatas 70 persen terdapat 35 titik yang berpotensi menjadi titik api.
Sebelum kedatangan M. Nasir ke PT RAPP, Jikalahari mencatat ada beberapa Menteri sebelumnya yang berkunjung ke PT RAPP; Pertama, Menteri Puan Maharani didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir pada 14 Maret 2018, Kedua, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Ia menanam pohon ekaliptus di kantor PT RAPP di Pangkalan Kerinci, Pelalawan pada 21 Januari 2018, Ketiga, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bersama Kapolda Riau dan Gubernur Riau menanam pohon akasia dan ikut serta dalam Pasar Murah Ramadahan PT RAPP pada Mei 2017, Keempat, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga ikut menanam pohon akasia di PT RAPP pada Juli 2016.
Jikalahari menemukan selain menggunakan cara menghadirkan Menteri, Gubernur, Bupati dan Polda Riau, APRIL grup untuk menutupi jejak kejahatannya mengintervensi rencana aksi daerah tentang tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. “Dalam dokumen RAD SDGS Riau tidak ada jejak kejahatan PT RAPP berupa melakukan pembakaran hutan, korupsi, merusak gambut, merampas hutan tanah masyarakat adat, bahkan berkontribusi pada peningkatan suhu bumi berupa perubahan iklim,” kata Made Ali.
APRIL Grup melalui Tanoto Foundation mengucurkan dana 220 ribu US Dollar selama dua tahun sejak 2016 mendanai proses Rencana Aksi SDGS di Riau hingga Gubernur Riau menerbitkan Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Develovment Goals (SDGs) Provinsi Riau Tahun 2017 -2019. Khusus pada pilar pembangunan lingkungan yang kaitannya dengan perubahan iklim tidak memasukan bahhwa industri kehutanan akasia pulp and paper, telah merusak hutan alam dengan cara membakar dan menebang hutan alam yang berakibat pada perubahan iklim. “APRIL Grup berhasil mengelabui Gubernur Riau dan dunia melalui dokumen legal peraturan gubernur bahwa APRIL grup tidak terlibat dalam perusakan hutan dan gambut di Riau yang berpengaruh pada perubahan iklim,” kata Made.
“Gerakan APRIL grup ini jangan sampai dikemudian hari mengintervensi penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Gakkum KLHK, oleh karenanya Presiden Jokowi perlu turun tangan menghentikan lobi-lobi APRIL yang merontokkan komitmen Jokowi menghentikan karhutla salah satunya penegakan hukum tanpa pandang bulu,” kata Made Ali.
Jikalahari merekomendasikan kepada:
- Presiden Jokowi memecat M Nasir sebagai Menristekdikti karena secara tak langsung tidak mendukung instruksi Presiden menghentikan karhutla.
- Gubernur Riau Syamsur merevisi Pergub No 33 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Develovment Goals (SDGs) Provinsi Riau Tahun 2017 -2019 yang telah menghina Pemprov Riau karena seolah-olah untuk menghasilkan produk hukum provinsi Riau tidak mempunyai dana yang memadai.
Narahubung:
Made Ali, Koordinator Jikalahari 081275311009
Aldo, Staf Kampanye dan Advokasi Jikalahari 0812 6111 634
[1] https://www.antaranews.com/berita/1039914/laboratorium-kultur-jaringan-di-pelalawan-diresmikan-menristekdikti
