Pekanbaru, 15 November 2024 – Dua puluh hari sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan perdana ke Great Hall of the People, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 9 November 2024. Pertemuan bilateral itu disinyalir dapat memperkuat kolaborasi antar korporasi kedua negara, serta mendorong keterlibatan antara masyarakat Indonesia dan China.
“Saya pikir ini menunjukkan kolaborasi yang erat dan juga partisipasi serta integrasi yang meningkat antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan Indonesia,” kata Prabowo.
Dalam pertemuan bilateral tersebut juga terpantau sejumlah konglomerat turut serta bersama Prabowo seperti Prajogo Pangestu pemilik perusahaan Grup Barito Pacific, Franky Oesman Widjaja pemilik perusahaan Sinarmas Grup, Garibaldi (Boy) Thohir pemilik perusahaan Grup Adaro, Arsjad Rasjid pemilik perusahaan Grup Indika, Anindya Bakrie pemilik perusahaan Grup Bakrie, dan Hashim Djojohadikusumo pemilik Grup Arsari.
Dengan mengikutsertakan para konglomerat dalam kunjungan kenegaraan perdana Presiden Prabowo, jelas Prabowo mengistimewakan para pengusaha – pengusaha korporasi yang memiliki jejak merusak lingkungan. Fasilitas istimewa tersebut juga menjadi tameng bagi korporasi yang berurusan dengan pelanggaran hukum selama ini.
“Prabowo mestinya tidak menganak emaskan para pengusaha tersebut. Itu akan membuatnya sulit dan tidak berani menjalankan komitmen dalam visi-misinya menghukum para korporasi yang terlibat karhutla dan perusakan hutan di Riau,” kata Okto Yugo Setiyo, Koordinator Jikalahari.
Dalam visi-misinya, Prabowo berkomitmen untuk menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan. Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal, serta memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi.
Misalnya perusahaan – perusahaan berafiliasi dengan APP/Sinarmas Grup melakukan kejahatan kehutanan, terlibat karhutla, korupsi kehutanan dan berkonflik dengan masyarakat adat dan tempatan. Temuan Jikalahari di antaranya:
Pertama, dalam kurun waktu 2002-2008 APP dan APRIL terlibat korupsi kehutanan 20 korporasi yang melibatkan Bupati Siak dan Pelalawan, Tiga Kepala Dinas Kehutanan Riau, serta Gubernur Riau. APP dan APRIL menyuap para terpidana untuk mendapatkan izin IUPHHK-HT dan RKT. Akibat perbuatannya menebang hutan alam, telah merugikan perekonomian negara senilai Rp 1,3 triliun. Anak usaha APP yang terlibat di antaranya PT Satria Perkasa Agung, PT Mitra Hutani Jaya, PT Balai Kayang Mandiri dan PT Rimba Mandau Lestari.
Kedua, Panitia Khusus Monitoring Evaluasi Perizinan DPRD Riau 2015 menemukan potensi pajak PPn dan PPh Pabrik sebesar Rp 4,8 triliun dan PPh Badan dan PBB grup Sinarmas Grup sebesar Rp 310,4 miliar dan PSDH DR yang tak disetor Rp 11,3 miliar tahun 2010-2014.
Ketiga, Jikalahari menemukan 100 hektar lahan yang hangus terbakar di areal PT Arara Abadi, Kampung Dosan, Kecamatan Pusako, Siak pada 2019 disegel oleh Sat Reskrim Polres Siak dan PPLH KLHK karena karhutla.
Keempat, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisal Nurofiq segel dua pabrik pengelolaan limbah milik Sinarmas Grup di Kabupaten Serang yaitu PT Indah Kiat Pulp & Paper dan PT Cipta Paperina pada 8 November 2024. Kedua perusahaan ini disegel karena mengelola limbah secara ilegal.
“Sudah banyak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang di lakukan Sinarmas Grup, beranikah Prabowo menegakkan hukum sesuai visi-misinya? Mestinya Prabowo fokus memerintahkan Kapolri untuk menindak Franky Widjaja atas kasus-kasus yang mandek selama ini, bukan justru mengajaknya jalan-jalan ke Cina,” kata Okto.
Untuk itu, kami mendesak Presiden Prabowo segera bertaubat dan tidak menganak emaskan para pengusaha pemilik korporasi pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan di Riau. “Mumpung baru 20 hari, Prabowo harus lebih hati-hati dalam melibatkan para pengusaha di dalam kepemimpinan 5 tahun mendatang dan benar-benar berani menindak perusakan, bukan sekedar omon-omon,” kata Okto.
Narahubung:
Okto Yugo, Koordinator Jikalahari – 085374856435
Veri, Staf Advokasi dan Kampanye – 082386672517
