Pekanbaru – Kunjungan Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan untuk menyelesaikan jalur hukum soal izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dianggap tidak menyelesaikan masalah. Kesannya, Menhut mengabaikan aspirasi rakyat dan malah menuruti keinginan perusahaan untuk merusak hutan gambut Semenanjung Kampar.
Hal itu disampaikan Direktur Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Susanto Kurniawan dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (13/02/2010) di Pekanbaru, Riau. Menurut Susanto kunjungan kerja Menhut Zulkifli yang awalnya akan menyelesaikan izin HTI PT RAPP di Semenanjung Kampar seluas 56 ribu hektar itu dinilai tidak menyelesaikan masalah. Padahal Menhut sendiri telah mencabut izin sementara perusahaan milik Sukanto Tanoto itu.
Tapi kemarin, dalam berbagai pertemuan, kata Susanto, Menhut mengakui perizinan itu penuh dengan masalah. Karena itu dia akan mencari jalan keluarnya untuk menentukan nasib izin tersebut dalam tiga pekan ke depan. “Inikan aneh, Menhut mengakui ada masalah di sana, tapi dia akan menyelesaikannya tanpa melalui proses hukum. Yang kita inginkan, masalah perizinan RAPP itu diselesikan lewat jalur hukum. Karena yangkita tuntut sejak awak adalah masalah legalitas,” kata Susanto.
Mestinya persoalan hutan gambut yang dibabat PT RAPP tidak hanya dipandang dari segi ekologi saja. Melainkan, sambung Susanto, aspek sosial yang luas serta persoalan legalitas hukum perizinan harus menjadi bahan pertimbangan. “Menhut sudah mencabut izin sementara HTI RAPP itu. Tapi kalau kita lihat atas kunjungannya kemarin, maka dapat kita prediksi Menhut tidak akan berani mencabut izin RAPP. Menhut terkesan mengikuti keinginan perusahaan. Kalau tahu kayak gini, ngapain dia datang ke Riau,” ketus Susanto.
Di satu sisi, masyarakat yang berada di lokasi perluasan HTI RAPP tepatnya Desa Teluk Meranti sudah bulat meminta Menhut untuk menutup selamanya. Masyarakat tidak mau hutan lindung gambut di daerah mereka terus porak poranda dibabat RAPP untuk memenuhi kapasitas produksi pabrik kertasnya.
“Kita tidak percaya dengan janji RAPP akan mensejahtrakan masyarakat sekitarnya. Itu omong kosong saja. Kalau memang rakyat bisa sejahtera, sudah dari dulu masyarakat yang berada di sekitar kawasan bisa turut terdongkrak ekonominya. Tapi faktanya, yang kaya itu tetap saja RAPP,” kata Syahrizal tokoh masyarakat setempat.
Sumber: Detiknews, Sabtu, 13/02/2010
