Pekanbaru, 28 November 2025 – Jikalahari bersama jaringan NGO Provinsi Riau menghadiri Launching Program Bengkalis Lestari yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Rabu, 26 November 2025, di Ruang Rapat Dang Merdu Lantai 4 Kantor Bupati Bengkalis. Program ini dirancang sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat sipil, akademisi, komunitas, dan desa-desa di Riau untuk memperkuat upaya penyelamatan ekosistem dan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan.
Dengan mengusung tema “Menyelamatkan Ekosistem, Menguatkan Masyarakat”, kegiatan ini menegaskan bahwa pemulihan lingkungan membutuhkan kerja bersama yang konsisten dan berbasis pengetahuan. Bupati Bengkalis, Kasmarni, menekankan bahwa Bengkalis Lestari didesain sebagai tata kelola lingkungan yang inklusif.
“Melalui program ini kami ingin mewujudkan tata kelola lingkungan yang inklusif, yakni keterlibatan semua pihak—pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, akademisi, komunitas, dan masyarakat. Kami ingin memastikan agar manfaat sumber daya alam benar-benar berpihak kepada masyarakat, terutama dalam meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan skema ekonomi ramah lingkungan,” ujar Kasmarni.
Jikalahari memandang pernyataan ini sebagai komitmen awal yang penting. Namun keberlanjutan program akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, percepatan izin perhutanan sosial, dan peningkatan produktivitas ekonomi hijau di tingkat tapak. Dalam forum tersebut, Koordinator Jikalahari, Okto Yogo Setyo, menyoroti bahwa Bengkalis sebenarnya memiliki modal sosial dan ekologis yang signifikan.
“Bengkalis sudah memiliki 26 area perhutanan sosial dengan luas sekitar 19.000 hektare. Ini modalitas yang besar. Tantangannya adalah meningkatkan produktivitas ekonomi dan memastikan skema perhutanan sosial berjalan optimal. Masih ada lebih dari 80 ribu hektare yang potensial untuk dikembangkan, dan kami berharap percepatan izin serta dukungan produktivitas dapat diwujudkan,” jelas Okto.
Okto juga menegaskan bahwa perhutanan sosial bukan hanya soal ekonomi semata, melainkan soal rasa aman dan hak kelola masyarakat.
“PS bukan hanya ekonomi, tapi juga memberikan ketenteraman bagi masyarakat agar dapat mengolah dan mengakses lahan kehidupan keluarganya. Kami mengapresiasi inisiatif dan semangat kolaborasi Pemkab Bengkalis,” tambahnya.
Komitmen pemerintah daerah mengenai kolaborasi lintas sektor juga ditegaskan Kepala Bappeda Bengkalis, Rinto. Ia menyebut bahwa sebagian rekomendasi Jikalahari mengenai perhutanan sosial sudah mulai ditindaklanjuti.
“Jikalahari pernah mengusulkan 3.000 hektare perhutanan sosial. Saat ini sudah terealisasi sekitar 1.000 hektare di Pulau Bengkalis. Kelompok-kelompok binaan juga terus didampingi agar semangat PS yang digaungkan Kementerian Kehutanan betul-betul hidup di Bengkalis,” ujar Rinto.
Ia menambahkan bahwa kompleksitas persoalan ekologis Bengkalis tidak mungkin ditangani pemerintah sendiri.
“Kami berharap forum ini mendorong dinas perkebunan, perikanan, dan sektor lain bekerja lebih optimal. Kolaborasi adalah kata kunci. Kompleksitas persoalan di Bengkalis tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh Bupati. Pelibatan kawan-kawan NGO sangat kami apresiasi. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak awal untuk kerja bersama yang lebih kuat,” lanjut Rinto.
Selain pemerintah dan Jikalahari, Amniati, Dinamisator Forum Kite Bengkalis, juga menegaskan pentingnya semangat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Bengkalis Lestari.
“Kami merasa penting bersinergi dengan pemerintah daerah karena selama ini teman-teman NGO dan kelompok masyarakat bekerja sendiri-sendiri. Padahal apa yang kami lakukan sejalan dengan tujuan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Amniati.
Pesan senada disampaikan Nur Faizin Kasubdit Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial Direktorat PUPS yang menegaskan bahwa kolaborasi lokal adalah faktor kunci agar program perhutanan sosial berdampak nyata.
“Apa yang dilakukan komunitas dan NGO sebenarnya mendukung agenda pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi masyarakat. Karena itu sinergi ini penting untuk memastikan PS berjalan efektif,” jelas Nur Faizin.
Bagi Jikalahari, rangkaian pesan ini menandai peluang baru bagi pembaruan tata kelola lingkungan di Bengkalis. Namun peluang ini harus dibarengi penguatan transparansi data, dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.
Sebagai jaringan masyarakat sipil yang selama dua dekade mengawal isu hutan dan sumber daya alam di Riau, Jikalahari menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi melalui riset, pendampingan masyarakat, masukan kebijakan, dan pengawasan implementasi program daerah. Kolaborasi ini diharapkan menjadi fondasi bagi perubahan jangka panjang, bukan sekadar kegiatan seremonial.
