Pekanbaru, Senin 30 September 2019— Jikalahari mengapresiasi pencopotan Kapolda Riau, Irjen Widodo Eko Prihastopo oleh Kapolri Jendral Pol. Muhammad Tito Karnavian melaluai Surat Telegram Kapolri dengan Nomor: ST/2569/IX/KEP/2019 tertanggal Jumat 27 September 2019 karena kasus kebakaran hutan dan lahan.
“Jikalahari menilai penggantian Kapolda Riau dari Irjenpol Widodo Eko Prihastopo ke Irjen Agung Setya Imam Effendi terlambat, padahal Jikalahari telah mengingatkan Kapolri perihal buruknya kinerja Irjen Widodo di sektor pencegahan karhutla di 100, 200 dan 300 hari kinerja sebagai Kapolda Riau,” kata Made Ali, Koordinator Jikalahari
Buruknya kinerja Irjen Widodo Eko Prihastopo terlihat saat karhutla terjadi di Riau sejak JanuariSeptember 2019. Pertama, temuan tim satgas karhutla ada 5 perusahaan lahannya terbakar, namun baru PT. SSS ditetapkan jadi tersangka. Saat Kapolri dan Panglima TNI turun ke lapangan dan mengatakan korporasi juga diusut, Kapolda Riau juga belum menetapkan korporasi sebagai tersangka, PT SSS ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2019. bahkan saat Presiden Jokowi mememerintahkan kapolri usut korporasi pembakar hutan dan lahan, dan kapolri menindaklanjuti, kapolda juga belum menetapkan korporasi lainnya sebagai tersangka.
Hasil analisis Jikalahari atas kordinat dari tim satgas menemukan kebakaran terjadi di PT Merbau Pelalawan Lestari dan PT Gandaerah Hendana. Sebelumnya pada 30 Juli 2019 Satgas Udara Karhutla telah melaporkan ke Gubernur Riau lima perusahaan yang terbakar, perusahaannya adalah PT Priatama Rupat, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Wahana Subur Sawit Indah, PT Seraya Sumber Lestari dan PT Langgam Inti Hibrindo.
“Karhutla terjadi 2019 karena Kapolda Riau tidak segera menetapkan korporasi sebagai tersangka dan menindaklanjut laporan masyarakat, dan perusahaan-perusahaan yang dilaporkan itu lahannya kembali terbakar,” kata Made Ali. Jikalahari telah melaporkan 49 korporasi (29 korporasi HTI dan 20 korporasi sawit) diduga pelaku pembakaran hutan dan lahan pada 2014 – 2016 pada 18 November 2016 ke Polda Riau.
Pada saat kunjungan ke lokasi kebakaran di Riau 16 September 2019 Presiden Jokowi menyampaikan “Pencegahan oleh desa, camat, bupati, bhabinsa, bhabinkamtibmas, polsek, koramil, itu yang pertama harus dikerjakan, kalau sudah kejadian, sulit, Jokowi menilai kebakaran yang terjadi di Riau merupakan kegiatan yang terorganisir, Polri akan menindak mereka yang terbukti membakar hutan dan lahan.”
“Pentingnya pencegahan karhutla oleh penegak hukum melalui penindakan terbukti punya efek jera. Polda Riau punya prestasi membanggakan dibanding Polda lainnya di Indonesia,” kata Made Ali.Pada 2013-2014 Kapolda Condro Kirono berhasil menetapkan PT Adei Plantation and Industry dan PT NSP sebagai tersangka, hasilnya paska divonis pengadilan dua korporasi itu signifikan apinya berkurang pada 2016-2018. Pada 2016 (PT WSSI, PT LIH, PT PLM) juga paska divonis signifikan apinya berkurang.
Meski terlambat, penggantian Kapolda Riau oleh Kapolri perlu diapresiasi sebagai upaya mendorong korporasi pembakar hutan dan lahan segera diproses oleh Polda Riau. “Kapolda Riau yang baru jangan sampai mengulang tindakan Kapolda yang lama,” kata Made Ali.
Jikalahari memberi tips dan trik kepada Kapolda Riau yang beru Irjen Agung Setya Imam Effendi agar karhutla tidak terjadi lagi melalui penegakan hukum:
- Tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun dan bertemu dengan perusahaan perusak dan pencemar lingkungan hidup termasuk yang merampas hutan tanah masyarakat.
- Segera menetapkan korporasi pembakar hutan dan lahan sepanjang 2019.
- Membuka kembali SP3 15 korporasi pemabakr hutan dan lahan.
- Menetapkan tersangka 49 korporasi (29 korporasi HTI dan 20 korporasi sawit) diduga pelaku pembakaran hutan dan lahan pada 2014 – 2016.
- Membuka ruang partsipasi publik berupa dialog dengan masyarakat.
- Transparansi penanganan kasus terkait lingkungan hidup dan kehutanan yang melibatkan korporasi.
Catatat Jikalahari, ada tiga Kapolda Riau yang punya kontribusi bagi penegakan hukum di Riau, yaitu Brigjenpol Sutjiptadi yang menetapkan 14 korporasi HTI sebagai tersangka. Irjenpol Condro Kirono yang menetapkan dua korporasi sebagai tersangka, ketiga Irjenpol Zulkarnaen menetapkan dua korporasi. “ketiga Kapolda Riau juga membuka ruang partisipasi publik berupa dialog dengan masyakarat atau kerap turun langsung menemui masyarakat,” kata Made Ali.
Hasil penelusuran rekam jejak Irjen Agung Setya Imam Effendi, sebelumnya menjabat sebagai Deputi Siber Badan Intelijen Negara (BIN). Dia adalah jenderal bintang dua yang lahir pada 8 Maret 1967. Lulusan Akpol 1988 berpengalaman di bidang intelijen. Prestasi gemilangnyanya adalah membongkar praktik penggunaan vaksin palsu pada 2016, melalui investigasi berbulan-bulan untuk membongkar lingkaran setan produsen dan pengedar vaksin palsu sejak 2003.
“Dia punya prestasi yang bagus, jangan sampai jadi “ayam sayur” atau pengecut atau tidak punya keberananian melawan kejahatan korporasi perusak dan pencemar lingkungan hidup dan kehutanan di Riau saaat menjabat sebagai Kapolda di Riau.”
Narahubung:
Made Ali, Koordinator Jikalahari 081275311009
Arpiyan Sargita, Staf Kampanye dan Advokasi Jikalahari 0812 6111 6340
