Pekanbaru, 19 Agustus 2019—Jikalahari mendesak Gubernur Riau Syamsuar mengirim surat protes kepada Gubernur Jambi dan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) untuk segera menghentikan mengirim polusi asap ke Propinsi Riau.
“Jangan sampai asap kiriman dari Jambi dan Sumsel menambah daftar warga Riau yang terkena ISPA. Ini akan memperburuk citra Propinsi Riau berslogan Riau Hijau, Riau Bermartabat. Kiriman asap dari Jambi dan Sumsel bentuk merusak makna Riau Hijau dan Riau Bermartabat. Gubernur Riau segera protes pada Jambi dan Sumsel sebagai wujud Riau telah berusaha keras menghentikan karhutla,” kata Made Ali, Koordinator Jikalahari.
Dua hari ini, asap kembali mengepung Riau setelah mereda saat hujan melanda Riau. “Minimnya jumlah titik panas beberapa hari terakhir, selain karena hujan di beberapa daerah yang terjadi karhutla, juga dikarenakan Tim Satgas darat dan Udara terus melakukan upaya pemadaman di lokasi. Jadi kalau ada asap di Riau, kemungkinan asap kiriman dari Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Karena disana terjadi karhutla yang cukup besar seperti pada 2015 lalu,” kata Edwar Sanger, Kepala BPBD Riau.
Kabut asap dampak Karhutla kembali terlihat di Kota Pekanbaru, menurut Marzuki Kasi Data dan Informasi BMKG Pekanbaru, titik panas dengan level confidance diatas 70 persen ada satu titik di Rokan Hilir. Jumlah titik panas berkurang jika dibandingkan pagi hari sebanyak tujuh titik .
Di Riau, luas kebakaran hutan dan lahan sejak 1 Januari – Agustus 2019 mencapai 5.306 hektar. Terluas di Kabupaten Bengkalis mencapai 1.575 hektar, disusul Rohil 1.094 hektar, Inhil 716, Siak 681 hektar, Dumai 315 hektar, Meranti 267 hektar, Pelalawan 240 hektar, kampar 144 hektar, Rohul 8 hektar dan terakir kuansing 5 hektar . Kebakaran ini mengakibatkan 9.630 warga Riau mengeluh mengalami ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) yang dari 12 kabupaten/kota, yakni Pekanbaru, Siak, Pelalawan, Kampar, Dumai, Kuansing, Rohil, Rohul, Inhu, Inhil, Meranti, dan Bengkalis .
Selain Gubernur Riau, Jikalahari juga mendesak Menteri Dalam Negeri, Menteri LHK, Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB segera mendesak Gubernur Jambi dan Sumsel segera menghentikan kiriman polusi asap ke Propinsi Riau karena tidak mematuhi intruksi presiden yaitu,
Pertama, Melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui kegiatan: pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Pemadaman kebakaran hutan dan lahan, Penanganan pasca kebakaran/pemulihan hutan dan lahan.
Kedua, melakukan kerja sama dan saling berkordinasi untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ketiga meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Keempat, meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan.
Narahubung:
Made Ali, Koordinator Jikalahari 081275311009
Aldo, Staf Kampanye dan Advokasi Jikalahari 0812 6111 634
